Kuliah-2. Masalah dan Kebijakan Ekonomi

Masalah dasar ekonomi
Masalah dasar ekonomi dalam aspek mikro, adalah;
(1) Apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksikan?
(2) Bagaimanakah caranya memproduksikan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut?
(3) Untuk siapakah berbagai barang dan jasa tersebut diproduksikan?
Masalah pertama berkaitan dengan pilihan barang dan jasa apa yang harus terlebih dahulu diproduksi. Jika ingin memproduksi barang pertanian (A) lebih banyak maka harus mengurangi produksi barang industri (M), dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi yang digambarkan melalui kurva kemungkinan produksi (PPC) diasumsikan bersifat tetap. Tetapi dalam jangka panjang dengan kemajuan teknologi kurva PPC mampu digeser. Jika pergeseran kurva PPC menghasilkan produksi A lebih banyak, maka sifat teknologinya padat karya (labor intensive), jika M lebih banyak sifat teknologinya padat modal (capital intensive), dan jika A dan M dihasilkan dalam jumlah sama sifat teknologinya netral. Teknologi tersebut akan mampu menjawab persoalan kedua, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa. Ini tergantung dengan pilihan sifat teknologinya. Implikasi pilihan teknologi akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas produksi. Sedangkan masalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi, tergantung dengan siapa dan dimana target pasar produk tersebut.

Masalah ekonomi dalam aspek makro
Dalam aspek makro, masalah-masalah ekonomi berpangkal pada asumsi bahwa sistem pasar bebas tidak dapat mewujudkan; (i) tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment), (ii) kesetabilan harga-harga, (iii) pertumbuhan ekonomi yang teguh. Asumsi itu didasarkan pada fakta bahwa setiap perekonomian menghadapi masalah pengangguran, kenaikan harga-harga, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak teguh.
Secara ringkas masalah-masalah ekonomi makro meliputi,
(i) pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, (ii) ketidakstabilan kegiatan ekonomi atau terjadinya konjungtur, (iii) masalah pengangguran dan inflasi, (iv) masalah neraca pembayaran dan perdagangan, (v) masalah pemerataan atau kesenjangan ekonomi.

Tujuan dan Kebijakan ekonomi
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan ini dapat dicapai dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas faktor-faktor produksi dalam jangka panjang seperti tenaga kerja, modal dan teknologi, sehingga kapasitas produksi nasional terus dapat ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi perlu dijaga guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil. Keadaan ekonomi yang stabil dapat dicapai dengan kestabilan tingkat pendapatan dan penggunaan tenaga kerja yang penuh. Kekurangan pengeluran agregat merupakan faktor yang terpenting yang menimbulkan keadaan tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran tetapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja.

3. Menghindari inflasi. Tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan menjaga kestabilan dalam tingkat harga, kestabilan ekspor dan impor yang menjamin keamanan neraca pembayaran. Sering sekali inflasi wujud akibat permintaan agregat masyarakat yang berlebihan atau kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi seperti itu.

4. Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Dua tujuan ini sulit diciptakan sekaligus karena bagaikan dua sisi mata uang, apabila kebijakan pemerintah meningkatkan pengeluaran mungkin dapat meningkatkan kesempatan kerja tetapi tidak dapat menjamin stabilnya harga-harga. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran memang dapat menekan inflasi tetapi tidak dapat mengatasi masalah pengangguran.

5. Neraca pembayaran yang tidak defisit. Neraca pembayaran yang defisit berimplikasi kepada meningkatnya pengangguran. Sumber defisit neraca pembayaran Indonesia adalah pada neraca transaksi berjalan dari jasa dan lalu lintas modalnya minus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah di sektor keuangan dan perdagangan yang dapat menggairahkan ekspor dan investasi luar negeri.

6. Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan. Jika pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya terdistribusi secara adil antar golongan masyarakat dan daerah maka kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai. Sebaliknya, jika tidak tercapai keadilan maka akan muncul berbagai gejolak seperti tuntutan pelaksanaan otonomi khusus dan keingingan sebagian daerah untuk merdeka.

Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi
1. Kebijakan Fiskal: merupakan kebijakan pemerintah dengan membuat perubahan instrumen fiskal melalui perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.
2. Kebijakan Moneter: merupakan kebijakan otoritas moneter yaitu pemerintah/bank sentral (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (merubah) penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi permintaan dan pengeluaran agregat serta menjaga stabilitas perekonomian (dengan kebijakan pentargetan inflasi).
3. Kebijakan Sisi Penawaran:Kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk meningkatkan kegairahan tanaga kerja untuk bekerja dan mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah, dan dengan mutu yang lebih baik.